Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sembilan kebijakan ekspor serta tarif ekspor yang bertujuan untuk mendongkrak ekonomi negara ini, terutama dalam menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Artikel ini akan membahas sembilan kebijakan tersebut dan memberikan contoh serta dampaknya bagi pelaku usaha ekspor. Selain itu, kami juga akan menjelaskan peran Locad dalam mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan ini.
Sembilan Kebijakan Ekspor Pemerintah
Untuk melakukan ekspor yang dapat membantu mendongkrak ekonomi. Ada beberapa kebijakan ekspor pemerintah dan dokumen ekspor yang harus Anda ketahui sebelum menjalankan bisnis ekspor ke luar negeri. Inilah 9 kebijakan ekspor pemerintah untuk mendongkrak ekonomi:
1. Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Ekspor
Kebijakan pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah mendorong pengembangan kawasan industri berbasis ekspor, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan Kawasan Industri Terintegrasi (KIT). Contoh konkret dari kebijakan ini adalah pengembangan KEK di berbagai wilayah di Indonesia, seperti KEK Batam, Bintan, dan Karawang. Hal ini telah menghasilkan peningkatan investasi dan ekspor dari kawasan-kawasan tersebut.
Locad dapat memberikan solusi pergudangan dan pengiriman yang efisien di dalam kawasan-kawasan industri ini, membantu pelaku usaha ekspor dalam mendistribusikan produk dengan lebih efektif.
2. Memberikan Insentif Fiskal dan Non-Fiskal
Kebijakan kedua adalah memberikan insentif fiskal dan non-fiskal bagi pelaku usaha ekspor. Ini termasuk pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan (PPh), bea masuk, bea keluar, PPN, PPh impor, dan cukai. Selain itu, terdapat fasilitas kredit ekspor, jaminan ekspor, bantuan hukum, dan bimbingan teknis. Contohnya, pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan PPh untuk produk ekspor tertentu.
Locad dapat membantu dalam mengelola aspek logistik dan perizinan ekspor yang terkait dengan kebijakan ini, memastikan bahwa pelaku usaha ekspor memanfaatkan insentif dengan baik.
3. Menyederhanakan Perizinan dan Persetujuan Ekspor
Kebijakan ketiga adalah menyederhanakan perizinan dan persetujuan ekspor melalui sistem online single submission (OSS) dan integrasi dengan sistem elektronik lainnya, seperti Indonesia National Single Window (INSW), e-CO System, e-BC 2.0, dan e-Lartas. Hal ini telah memangkas birokrasi dan mempercepat proses ekspor.
Locad dapat memastikan bahwa produk siap untuk diekspor sesuai dengan persyaratan perizinan yang berlaku, dan memfasilitasi pengiriman yang cepat dan efisien.
4. Meningkatkan Kualitas dan Standar Produk Ekspor
Kebijakan keempat adalah meningkatkan kualitas dan standar produk ekspor. Pemerintah berupaya memperkuat lembaga sertifikasi, laboratorium pengujian, badan inspeksi, dan akreditasi. Hal ini juga melibatkan harmonisasi standar nasional dengan standar internasional, sehingga produk Indonesia dapat bersaing di pasar global.
Locad memainkan peran penting dalam memastikan bahwa produk ekspor memenuhi standar kualitas dan persyaratan yang diperlukan. Layanan pengelolaan persediaan dan pengiriman yang efisien dapat membantu menjaga kualitas produk selama proses pengiriman.
5. Mendorong Diversifikasi Produk dan Pasar Ekspor
Kebijakan kelima adalah mendorong diversifikasi produk dan pasar ekspor. Pemerintah mendorong peningkatan kapasitas produksi, inovasi, dan teknologi dalam rangka diversifikasi produk ekspor. Selain itu, penetrasi pasar baru, terutama di negara-negara non-tradisional, menjadi salah satu fokus.
Locad dapat membantu pelaku usaha ekspor dalam mengidentifikasi pasar baru dan memfasilitasi distribusi produk ke pasar-pasar tersebut. Solusi pergudangan dan pengiriman yang dapat diandalkan sangat penting dalam menghadapi tantangan diversifikasi produk dan pasar.
6. Memanfaatkan Perjanjian Perdagangan Internasional
Kebijakan keenam adalah memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional yang sudah ada maupun yang sedang dinegosiasikan. Ini mencakup preferential trade agreement (PTA), free trade agreement (FTA), comprehensive economic partnership agreement (CEPA), regional comprehensive economic partnership (RCEP), dan berbagai jenis perjanjian perdagangan lainnya.
Perjanjian perdagangan internasional adalah instrumen penting dalam memfasilitasi aliran perdagangan global dan mempromosikan kerja sama ekonomi antara negara-negara. Mereka membuka pintu untuk peluang perdagangan baru, mengurangi hambatan perdagangan, dan memberikan kerangka kerja yang jelas bagi bisnis yang ingin beroperasi di pasar internasional.
7. Meningkatkan Promosi dan Diplomasi Ekonomi
Kebijakan ketujuh adalah meningkatkan promosi dan diplomasi ekonomi. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga terkait, asosiasi usaha, perwakilan dagang di luar negeri, media massa, dan influencer. Berbagai kegiatan promosi, seperti pameran, misi dagang, business matching, roadshow, webinar, dan lain-lain, diadakan untuk memperkenalkan produk Indonesia di pasar internasional.
Locad dapat berkontribusi dalam aspek ini dengan memastikan bahwa produk yang dipromosikan dapat tersedia dan dikirim dengan efisien ke pasar-pasar yang menjadi fokus promosi. Layanan logistik yang andal sangat penting dalam mendukung promosi ekspor.
8. Perlindungan dan Advokasi bagi Pelaku Usaha Ekspor
Kebijakan kedelapan adalah meningkatkan perlindungan dan advokasi bagi pelaku usaha ekspor. Pemerintah memberikan bantuan hukum, informasi pasar dan regulasi, fasilitas asuransi dan jaminan ekspor, serta penyelesaian sengketa perdagangan.
Locad dapat memainkan peran dalam asuransi dan jaminan ekspor, serta dalam memastikan perlindungan terhadap produk selama proses pengiriman. Dalam hal terjadi masalah atau sengketa, Layanan Customer Service Locad juga dapat membantu dalam menyelesaikannya.
9. Pengembangan Ekosistem Digital untuk Mendukung Aktivitas Ekspor
Kebijakan kesembilan adalah mendorong pengembangan ekosistem digital untuk mendukung aktivitas ekspor. Hal ini melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), e-commerce, fintech, dan logistik digital. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan adaptif juga menjadi fokus dalam hal ini.
Dengan sembilan kebijakan ekspor ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia, menghadapi tantangan ekonomi global, dan memberikan peluang bagi pelaku usaha ekspor. Locad cross border fulfillment hadir sebagai mitra yang mendukung implementasi kebijakan-kebijakan tersebut dengan menyediakan layanan logistik yang handal, efisien, dan terintegrasi.
Sebagai pelaku bisnis ekspor, penting untuk memahami peran, manajemen resiko dan dampak dari kebijakan-kebijakan ini agar dapat mengambil langkah yang tepat dalam mengembangkan usaha ekspor Anda. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, diharapkan ekspor Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang di pasar internasional.
Kesimpulan
Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan sembilan kebijakan ekspor yang beragam untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara ini, terutama di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan-kebijakan ini dirancang dengan tujuan meningkatkan daya saing, diversifikasi, dan nilai tambah produk ekspor Indonesia, serta memperluas akses pasar dan peluang bisnis bagi pelaku usaha ekspor.
Kesembilan kebijakan ekspor menciptakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui ekspor. Dengan adanya dukungan pemerintah dan pemanfaatan solusi seperti Layanan Locad fulfillment Indonesia, pelaku usaha ekspor Indonesia memiliki peluang besar untuk memperluas bisnis mereka, meningkatkan daya saing produk, dan mendongkrak ekonomi negara.
Dalam konteks global yang terus berubah, adaptasi terhadap perubahan dan perbaikan berkelanjutan akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ekspor di masa depan. Yuk gunakan Locad untuk ekspansi bisnis ekspor kamu!
