Pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan ekspor Malaysia sangat perlu Anda perdalam dan ketahui dengan seksama sebelum melakukan kegiatan ekspor ke Malaysia.
Apabila melihat data yang tersedia di Internet, pada Januari hingga maret 2023 hubungan kemitraan ekspor Indonesia-Malaysia sudah menghasilkan total perdagangan mencapai USD 6,14 miliar. Pada tahun 2022, total perdagangan antara kedua negara ASEAN ini telah mencapai angka USD 27,8 miliar. Angkat ini meningkat sebesar 30,37% apabila dibanding dengan tahun 2021.
Pada tahun 2023, menteri perdagangan Indonesia Zulkifli Hasan bersama dengan Menteri Investasi, perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz baru saja menandatangani perbaruan perjanjian perdagangan perbatasan antara kedua negara tersebut. Hal ini tentunya membuka kesempatan baru bagi para pelaku bisnis seperti Anda untuk melakukan kegiatan ekspor ke Malaysia.
Dalam artikel kali ini kita akan bahas mengenai berbagai peraturan ekspor Malaysia yang perlu Anda ketahui sebelum melakukan ekspor ke Malaysia.
Pendahuluan
Sebagai sesama negara ASEAN, hubungan kemitraan ekspor Indonesia-Malaysia ini memang cukup besar. Hal ini membuat Malaysia sebagai salah satu tujuan ekspor yang cukup populer bagi para pelaku bisnis dalam negeri Indonesia. Beberapa komoditas ekspor utama Indonesia ke Malaysia adalah seperti minyak sawit, batu bara hingga minyak bumi. Sebaliknya komoditas Ekspor utama Malaysia ke Indonesia meliputi peralatan mekanik, mesin, hingga minyak bumi.
Namun sebelum itu, dikarenakan Hukum Ekspor Malaysia cukup berbeda dan ketat. Anda diharapkan untuk mengetahui beberapa hal penting seperti pajak ekspor Malaysia, tarif ekspor Malaysia hingga peraturan konservasi dan ekspor wildlife Malaysia. Dengan mengetahui dengan baik peraturan ekspor Malaysia, maka kegiatan ekspor Anda ke Malaysia dapat berjalan dengan lancar.
Pajak dan Tarif Ekspor
Pajak dan tarif ekspor di Malaysia biasanya berbeda-beda tergantung dari jenis komoditas. Sebagai salah satu penghasil CPO terbesar di dunia, peraturan ekspor Malaysia terhadap komoditas CPO cukup berbeda dengan komoditas lainnya. untuk produk CPO dan CPKO, pajak impor dikenakan apabila harga melebihi MYR 3,500/ton di wilayah Sabah dan Sarawak.
Namun bagi negara-negara yang tergabung dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) maka peraturan ekspor Malaysia terutama hal-hal seperti tarif ekspor Malaysia dan pajak ekspor Malaysia dapat dibebaskan. Namun sayangnya Indonesia tidak tergabung di dalam CPTPP sehingga tidak terjalin hubungan perjanjian perdagangan bebas Malaysia dan Indonesia.
Untuk Anda yang tidak tahu apa hubunganya antara CPTPP dan Ekspor Malaysia, CPTPP atau Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership adalah perjanjian perdagangan antara beberapa negara besar seperti Australia, Brunei, Malaysia hingga Jepang. Negara-negara yang tergabung di dalamnya dapat melakukan perdagangan bebas dengan lebih leluasa dibanding negara lain yang tidak tergabung di dalamnya.
Klasifikasi barang
Dalam kegiatan ekspor dan impornya, Malaysia menerapkan sistem Harmonization Commodity Description and Coding System (HS) sebagai sistem harmonisasi klasifikasi barang yang masuk dan keluar dari negaranya. ini hanya berlaku untuk Malaysia dengan negara-negara non-ASEAN. Sementara untuk hubungan dagang negara ASEAN, peraturan ekspor Malaysia mewajibkan untuk menggunakan AHTN (ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature).
Sistem HS dan AHTN ini digunakan sebagai kode tarif kustom Malaysia untuk memudahkan petugas bea cukai Malaysia menentukan berapa pajak ekspor Malaysia dan tarif ekspor Malaysia yang harus dibayar. Oleh karena itu eksportir diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak freight forwarding yang digunakan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan kode barang dalam proses ekspor ke Malaysia.
Regulasi Khusus
Dalam melakukan ekspor ke Malaysia Anda harus tahu bahwa ada beberapa jenis barang yang diatur di Malaysia secara khusus. Beberapa regulasi khusus memang sengaja ditetapkan untuk produk-produk ini dikarenakan Malaysia ingin melindungi masyarakat dalam negerinya.
Beberapa produk khusus itu adalah:
- Produk pertanian
- Produk makanan dan minuman
- Binatang baik itu hidup ataupun mati
- Peralatan berat
- Kendaraan
Produk diatas diwajibkan memiliki izin untuk masuk dalam negara Malaysia. Selain itu untuk produk makanan dan juga produk daging harus bersertifikat halal dan harus berasal dari rumah potong hewan yang telat diterima dan melewati inspeksi dari petugas Malaysia.
Kontrol Ekspor AS
Seperti di negara-negara lain, Malaysia juga merupakan negara yang diharuskan untuk patuh pada peraturan kontrol ekspor US di Malaysia. Bagi Anda yang tidak tahu. Negara Amerika serikat memiliki peraturan ekspor di banyak negara guna memastikan keamanan nasional dan internasional tidak terganggu.
Oleh karena itu ada beberapa produk tertentu yang ilegal untuk diperdagangkan. Barang-barang yang berhubungan dengan teknologi nuklir, software keamanan dan beberapa tipe teknologi pada umumnya harus tunduk pada kontrol ekspor AS ini. Dikarenakan daftar barangnya cukup banyak maka bagi Anda yang ini melihat daftar lengkapnya, Anda bisa mencoba mencarinya di internet.
Zona bebas komersial (pengolahan ekspor)
Zona bebas komersial Malaysia dan zona industri bebas Malaysia secara umum diatur dalam Free Zones Act of 1990 Malaysia dan Free Zones Regulations of 1991 Malaysia (sudah ada Amandemen pada tahun 2023).
Bagi Anda yang tidak tahu, zona bebas komersial dan zona industri bebas adalah zona yang telah ditetapkan oleh pemerintah Malaysia dimana semua bisnis atau usaha yang berada dalam zona tersebut mendapatkan kelonggaran dan keuntungan dalam melakukan perdagangan seperti bebas pajak dan bea masuk ataupun bea keluar.
Beberapa zona bebas komersial dan zona industri bebas Malaysia antara lain adalah Pasir gudang, Bayan lepas dan port Klang. zona-zona seperti ini biasa dibuat untuk menstimulasi kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Bagaimana Locad Dapat Membantu Anda ?
Seperti yang telah dipaparkan diatas, ada banyak sekali hal yang harus Anda ketahui ketika hendak melakukan kegiatan ekspor ke Malaysia. Oleh karena itu Locad Hadir untuk mempermudah dan membantu Anda yang hendak melakukan bisnis ekspor ke Malaysia.
Bagi Anda yang belum tahu, Locad menyediakan service cross-border fulfillment untuk membantu Anda para pelaku bisnis Indonesia untuk lebih mudah berjualan di negara lain seperti Malaysia. Hal-hal seperti perizinan, pengiriman hingga pergudangan dalam dilakukan oleh Locad untuk membantu Anda.
dengan mengetahui soal Locad dan peraturan ekspor Malaysia, maka Anda dapat meminimalkan segala resiko yang mungkin muncul ketika melakukan kegiatan ekspor ke Malaysia.
Kesimpulan
Dalam prakteknya, ada banyak studi penelitian dan pengembangan dalam ekspor Malaysia yang menunjukan bahwa potensi ekspor Indonesia ke Malaysia masihlah sangat besar. Dengan mengetahui dengan baik berbagai peraturan ekspor Malaysia maka Anda dapat melakukan kegiatan ekspor ke negara ASEAN tersebut dengan lancar.
Diatas kita sempat membahas tentang zona bebas komersial dan zona industri bebas Malaysia. Tapi tahukah Anda bahwa pemerintah Malaysia saat ini juga memiliki digital free trade zone (DFTZ). DFTZ ini adalah salah satu inisiatif dari pemerintah Malaysia guna mendorong peluang bisnis e-commerce untuk para pelaku UMKM domestiknya.
Oleh karena itu Anda dapat menggunakan jasa fulfillment Indonesia yang disediakan Locad. Dimana Locad dapat membantu Anda membuka marketplace di Malaysia. Saat ini Locad sudah dapat membantu berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam hingga Australia dengan jasa cross-border fulfillment-nya. Pastikan Anda menggunakan jasa Locad apabila ingin kegiatan ekspor Anda lancar dan tanpa kendala.
